Dalam kontek evaluasi kebijakan

Dalam kontek evaluasi kebijakan, Dye mendefinisikan bahwa evaluasi
kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan publik terhadap target nya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Parsons bahwa evaluasi mengandung dua aspek yakni evaluasi kebijakan dan kandungan programnya, dan evaluasi terhadap orang-orang yang berkerja di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan program.
Menurut Howlet dan Ramesh (1995) yang dikutip Nugroho (2008) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga yaitu: pertama, evaluasi administratif yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif – anggaran, efisiensi, biaya – dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan: (a) effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan, (b) performance evaluation, yang menilai keluaran dari program yang dikembangkan oleh kebijakan, (c) adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan, (d) efficiency evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut, (e) process evaluation, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program; kedua, evaluasi judisial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak azasi manusia; ketiga, evaluasi politik yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadan kebijakan publik yang diimplementasikan.
Pada tahun 1951, Harold Laswell telah membuat proses perumusan kebijakan ke dalam beberapa tahapan yang dimulai dari tahap konseptualisasi, rekomendasi, preskripsi, invokasi, aplikasi, apraisal dan terminasi (Bridgman dan Davis, 2004). Meskipun tahapan ini terlihat tumpang tindih, namun karya Laswell memberi inspirasi bagi penulis lain untuk mengembangkannya. Beberapa penulis lain tetap mempertahankan formulasi kebijakan berdasarkan pendekatan proses.
Berbagai label tahapan yang dibuat memang berbeda-beda, namun pada intinya semua menunjuk pada sebuah sekuen logis yang terdiri dari identifikasi masalah kebijakan, penetapan agenda kebijakan, penetapan keputusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1993; Bridgman dan Davis, 2004).
Hampir semua penjelasan mengenai proses perumusan kebijakan bergerak melalui tiga tahapan (Suharto, 2007), yaitu pengembangan ide, melakukan aksi dan mengevaluasi hasil. Secara formal, ketiga langkah itu bisa disederhanakan menjadi: pengembangan ide (ideation); realisasi (realisation); dan evaluasi (evaluation). Secara kurang formal, ketiga tahapan itu bisa pula diformulasikan menjadi: berpikir (thinking); bertindak (doing); dan menguji (testing). (Bridgman dan Davis, 2004). Meskipun proses perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai tahapan yang beragam, langkah-langkah perumusan kebijakan publik dapat dimulai dari identifikasi isu, merumuskan agenda kebijakan, melakukan konsultasi, menetapkan keputusan, menerapkan kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan.
Keenam langkah tersebut dapat dilihat secara ringkas dalam lingkaran kebijakan yang dipresentasikan pada Gambar 2.6. berikut ini:

Berikut adalah gambaran ruang lingkup evaluasi kebijakan. Diadaptasi dan Dimensi Kebijakan Publik sebagai fokus evaluasi kebijakan dalam Tilaar dan Nugroho .
Empat komponen kebijakan (perumusan, lingkungan, implementasi, dan kinerja kebijakan) yang akan menentukan apakah kebijakan tersebut akan berhasil guna atau tidak. Namun demikian, di dalam konsep “evaluasi” itu sendiri selalu terikut konsep “kinerja”, sehingga evaluasi kebijakan publik pada keempat wilayah tersebut bermakna “kegiatan pasca” kebijakan. Pembedaan ini penting untuk membedakannya dengan analisis kebijakan. Tilaar dan Nugroho menegaskan bahwa evaluasi kebijakan biasanya bermakna sebagai evaluasi implementasi kebijakan dan/atau evaluasi kinerja atau hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan publik memiliki empat lingkup makna yaitu evaluasi perumusan kebijakan evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan.
Dunn menjelaskan bahwa evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan, menggunakan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Kedua aspek yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan evaluatif. Namun banyak aktivitas yang diterangkan sebagai “evaluasi” dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat evaluatif yaitu terutaman aktivitas-aktivitas yang ditekankan pada produksi tuntutan destinatif (faktual) ketimbang tuntutan evaluatif. Dalam kenyataannya, masing-masing empat pendekatan dalam pemantauan sering keliru disebut sebagai pendekatan untuk “penelitian evaluasi atau evaluasi kebijakan”. Mengingat kurang jelasnya arti evaluasi didalam anaisis kebijakan, menjadi sangat penting untuk membedakan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan: evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi teoretis keputusan.
Secara umum setiap evaluasi dapat diaplikasikan berdasakan kepada tujuannya masing-masing, dimana setiap tujuan akan menentukan jenis/model yang digunakan. Tilaar dan Nugroho mengutip Bingham dan Felbinger (2000) membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis yaitu: 1) evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi dari sesuatu; 2) evaluasi impak, yang memberikan fokus pada hasil akhir dari suatu kebijakan; 3) evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan; 4) meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.
Howlet dan Ramesh dalam Tilaar dan Nugroho mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu:
1. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efesiensi, biaya-dari proses kebijakan dalam pemerintah, berkenaan dengan:
a. effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan;
b. performance evaluation, yang menilai keluaran (outpuf) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan;
c. adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan;
d. efficiency evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektivan biaya tersebut;
e. process evaluation, yang menilai metode yang digunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.
2. Evaluasi judisial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum yang kebijakannya diimplementasikan, termasuk di dalamnya kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.
Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap process manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, dimaksudkan untuk (1) Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapain visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan; (2) Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yg ada; (3) Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan atau program kegiatan.
Menurut Worthen dan Sanders dalam Tayibnapis evaluasi formal telah memegang peranan penting dalam dunia pendidikan dan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk: (1) Membuat kebijakan dan keputusan, (2) Menilai hasil yang dicapai siswa, (3) Menilai kurikulum, (4) Memberikan kepercayaan kepada sekolah, (5) Memonitor dana yang telah diberikan, (6) Memperbaiki materi dan program pendidikan.
Tayibnapis menuliskan bahwa Scriven (1997) orang pertama yang membedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif sebagai fungsi evaluasi yang utama. Kemudian Stufflebeam membedakan evaluasi diatas yaitu Proactive Evaluation untuk melayani pemegang keputusan, dan Retroactive Evaluation untuk keperluan pertanggungjawaban. Evaluasi dapat mempunyai dua fungsi yaitu formatif, evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk dan sebagainya). Fungsi Sumatif, evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kaufman dan Thomas, membagi model evaluasi kebijakan menjadi delapan jenis yaitu: 1) Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Ralph W. Tyler, 2) Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael Scriven, 3) Formatif Sumatif Evaluation Model, dikembangkan oleh Michel Scriven, 4) Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake, 5) Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake, 6) CSE-UCLA Evaluation Model, dikembangkan oleh UCLA, 7) CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stufflebean, dan 8) Discrepancy Model, dikembangkan oleh Malcolm Provus.
Goal Oriented Evaluation Model merupakan model evaluasi kebijakan yang menjadikan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai obyek yang diamati. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, mencek sejauh mana tujuan tersebut telah terlaksana didalam proses implementasi kebijakan.
Goal Free Evaluation Model merupakan model yang tidak secara khusus mejadikan tujuan kebijakan sebagai objek pengamatannya, tetapi bagaimana kerja kebijakan. Model evaluasi kebijakan ini tidak sama sekali melepaskan tujuan kebijaka, tetapi hanya melepaskan diri dari tujuan-tujuan khusus.
Formative Sumative Evaluation Model merupakan model evaluasi yang dilakukan pada saat kebijakan sedang berjalan dan ketika program telah selesai atau berakhir. Evaluasi formatif bertujuan untuk mengetahu sejauh mana kebijakan yang dirancang dapat berlangsung dan sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatannya. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian kebijakan.
Countenance Evaluation Model merupakan model evaluasi yang dikembangkan Stake dengan menekankan pada deskripsi dan pertimbangan. Tiga tahap dalam, yang harus dilakukan dalam model evaluasi ini adalah: (1) anteseden (antecedents/context), (2) transaksi (transaction/process), dan (3) keluaran (output-outcomes).
Ada tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan: (1) evaluasi semu; adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. (2) evaluasi formal; merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat, dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut ata dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal dan merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat dan nilai kebijakan serta program, dan (3) evaluasi teoritis keputusan, adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan disatu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal disisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha

x

Hi!
I'm Mila

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out